Palu — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako menggelar Seminar Nasional bertema “Disrupsi dan Digitalisasi dalam Pemerintahan Daerah: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Publik”, Selasa (20 November 2025). Kegiatan ini menghadirkan akademisi Prof. Dr. Achmad Nurmandi, yang merupakan Rektor Universitas Muhammadyah Yogyakarta/UMY, birokrat yaitu Bupati Mamuju Tengah Dr. Arsal Aras, SE, M.Si dan dimoderatori oleh Dosen Senior program studi Ilmu Pemerintahan Fisip Prof. Dr. H. Irwan Waris, M.Si. kegiatan ini dihadiri oleh para Birokrat dari berbagai daerah baik di Sulawesi tengah maupun Sulawesi Barat. berbagai peneliti dari lingkungan Fisip dan mahasiswa dari S1, s2,dan S3, untuk membahas bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah pola layanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Seminar ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi tengah diwakili oleh asisten bidang pemerintahan Dr. Fahruddin D. Yambas, M.Si. yang menekankan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi tengah atas berbagai pengkajian untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang berbasis digital di sulawesi tengah. kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP Untad Dr. Muh. Nawawi, M.Si, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa era disrupsi digital bukan hanya fenomena teknologi, tetapi perubahan paradigma besar dalam tata kelola pemerintahan. “Digitalisasi membawa efisiensi, namun juga risiko. Pemerintah daerah harus gesit mengantisipasi dampak disrupsi agar pelayanan publik tidak tertinggal,” ujarnya.
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Si sebagai narasumber memaparkan materi kunci, antara lain mengenai transformasi digital dalam birokrasi, penerapan smart governance, keamanan data, tata kelola kelembagaan, serta implikasi sosial dari pesatnya pemanfaatan teknologi di daerah. Digitalisasi, menurut Bupati mamuju Tengah, telah meningkatkan akses informasi, mempercepat proses pelayanan, serta membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, tantangan yang muncul juga signifikan: mulai dari ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur, hingga risiko kebocoran data dan kesenjangan digital antarwilayah.
Dalam diskusi, peserta menyoroti dampak langsung digitalisasi terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Modernisasi teknologi dinilai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan resistensi aparatur, konflik kelembagaan, bahkan disinformasi yang mengganggu proses kebijakan. Para pembicara juga menekankan pentingnya perencanaan strategis dan peningkatan kapasitas ASN agar digitalisasi tidak sekadar proyek teknologi, tetapi benar-benar mendukung reformasi birokrasi.
Kegiatan ini menghadirkan ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, serta mahasiswa. Seminar ditutup dengan rekomendasi untuk mendorong integrasi sistem digital, penguatan regulasi, serta percepatan literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat.
Dengan terselenggaranya seminar nasional ini, FISIP Untad menegaskan komitmennya menjadi pusat kajian strategis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan modern yang adaptif terhadap perubahan zaman.